Bima Arya Praises Perindo: Vibrant, Ingenious, and Extremely Openly Mindful

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menjadi pembicara di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk para kader DPRD periode 2024-2029, bertempat di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia memuji performa Partai Perindo yang dianggapnya sangat inovatif dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Tinggi”

Bima Arya mengatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai lain yang lebih senior, Perindo terlihat lebih muda tetapi memiliki kesadaran publik yang tinggi “Perindo masih terbilang muda … tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” tuturnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa Partai Perindo kini dihuni oleh banyak tokoh muda dari latar belakang aktivisme, termasuk mahasiswa, pegiat anti-korupsi, media, media sosial, serta para aktivis disabilitas. Menurutnya, ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!

Kritik Konstruktif untuk Cegah Penyalahgunaan

Bima menekankan pentingnya peran DPRD yang beranggotakan kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, tidak masuk ke kantong pejabat … DPRD adalah pihak yang dapat mengawal hal ini secara konsisten.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah tidak berjalan sesuai jalur.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengentasan kemiskinan secara besar-besaran, hanya dapat tercapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. Diharapkan, DPRD Perindo menjadi pionir dalam kolaborasi ini.

Ringkasan Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Perlu mengawal penggunaan APBD dan mengkritik kepala daerah jika perlu
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengentasan kemiskinan

.